Selamat pagi siang sore malem semua. :D
Hari ini saya akan membahas tentang Undang Undang (UU)
ITE khusus nya mengenai Hak Cipta atau Hak Kekayaan Intelektual. UU ini pertama
di terbitkan tahun 2008 no 11, namun terdapat revisi di tahun 2016. Nah, pada
pembahasan kali ini, penulis akan menggunakan UU terbitan tahun 2016.
Pertama, apa itu UU ITE?
Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau
UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau
teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk
setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar
wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia
dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Apa tujuan UU ITE?
- mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;
- mengembangkan perdagangan dan perekonomian
nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
publik;
- membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap
Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan
pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian
hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
Sebelum
melangkah lebih dalam tentang UU ITE, berikut ini ada UU ITE yang dapat kalian
download di website pemerintah, namun ini merupakan terbitan tahun 2008 yang
belum di revisi. http://www.batan.go.id/prod_hukum/extern/uu-ite-11-2008.pdf
Dalam
UU ITE, terdapat UU tentang Hak Cipta yang digunakan untuk melindungi pencipta
atau pembuat konten. Berikut pengertiannya.
Hak
cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur
penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta berlaku
pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan
tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film,
karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman
suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio
dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.
Berikut
adalah isi dari UU Hak Cipta:
Pasal 2
Hak
cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk
mengumumkan atau memperbanyak cipnyataannya, yang timbul secara otomatis
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan
Pidana
Pasal 72
(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan
tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau
pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing
paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau
denda paling paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)
Barang siapa dengan sengaja menyiarkan,
memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang
hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal
17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19,
Pasal 20, atau Pasal 49 aya t (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah).
(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah).
(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah).
(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal
28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
Dalam
perjalanan UU ITE ada beberapa kontroversi yang berkembang di masyarakat. Yang
paling heboh adalah kasus tentang Prita
Mulyasari yang sangat menyedot perhatian masyarkat. Kasus ini merupakan pertama
kalinya UU ITE menelan korban. Seorang Ibu Rumah Tangga didaerah Tangerang
dituduh mencemarkan nama baik sebuah Rumah Sakit Swasta tahun 2009. Hal itu
disebabkan Ibu tersebut menuliskan keluhannya terhadap pelayanan rumah sakit
tersebut dalam sebuah mailing list (milis) di internet. Tuntutan yang dirasa
berlebihan membuat masyarakat beramai-ramai membuat gerakan sosial "KOIN
UNTUK PRITA"
Dalam
perkembangan zaman, UU hak cipta sempat mengalami revisi pada tahun 2016.
Revisi tersebut bertujuan untuk mempersempit pelanggaran yang semakin sering
terjadi belakangan. Mengutip dari Detik revisi tersebut resmi berlaku usai
melewati 30 hari sejak disahkan menjadi UU pada 27 Oktober 2016. Dan mulai
berlaku Senin (28/11/2016).
"Menurut
teman-teman bagian hukum di kami, itu berlaku per hari ini karena sudah
melewati 30 hari setelah disepakati pemeirntah dan DPR," kata Plt Kepala
Biro Humas Kemenkominfo Noor Iza saat dihubungi, Senin (28/11/2016).
Ada beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut:
1. Untuk menghindari multitafsir
terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan
sebagai berikut:
a. Menambahkan penjelasan atas
istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik".
b. Menegaskan bahwa ketentuan
tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
c. Menegaskan bahwa unsur pidana
pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah
yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2
(dua) ketentuan sebagai berikut:
a. Ancaman pidana penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp
1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
b. Ancaman pidana pengiriman
informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750
juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat
(4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan
dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
b. Menambahkan penjelasan pada
ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan
hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara
pada KUHAP, sebagai berikut:
a. Penggeledahan dan/atau penyitaan
yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan
kembali dengan ketentuan KUHAP.
b. Penangkapan penahanan yang semula
harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam,
disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
a. Kewenangan membatasi atau
memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
b. Kewenangan meminta informasi dari
Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
6. Menambahkan ketentuan mengenai
"right to be forgotten" atau "hak untuk dilupakan" pada
ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
a. Setiap Penyelenggara Sistem
Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada
di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan
penetapan pengadilan.
b. Setiap Penyelenggara Sistem
Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang
sudah tidak relevan.
7. Memperkuat peran Pemerintah dalam
memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan
informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada
ketentuan Pasal 40:
a. Pemerintah wajib melakukan
pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang
dilarang;
b. Pemerintah berwenang melakukan
pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik
untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar hukum.
Pada
revisi tahun 2016, pemerintah tampak ingin melindungi pihak pihak atau kelompok
yang tertindas oleh kelompok lain. Namun di lain sisi, pemerintah juga tidak
terlalu menutupi pergerakan masyarakat yang ingin berpendapat atau berkomentar.
Terlebih perkembangan sosial media saat ini sangat pesat, semakin mudah nya
akses maka semakin mudah pula masyarakat mengeluarkan opini.
Oleh
sebab itu, penulis berharap dengan adanya revisi ini akan menjadikan Indonesia
yang lebih dewasa dalam menyampaikan pendapat, lebih tahu etika dan tidak mudah
terpropokasi oleh berita berita bohong atau ajakan untuk membenci individu atau
ras kelompok tertentu.